ABSTRAK
Trend adanya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Indonesia dengan tujuan untuk mengendalikan angka kematian ibu, masalah gizi, penanganan penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Dana BOK di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palu pada tahun 2015 sebesar Rp.44.309.006.240,- dan yang disalurkan ke seluruh Puskesmas sebesar Rp. 1.341.147.643,- artinya total BOK di Dinkes Kota Palu sebesar 0,3%. Berdasarkan survey pendahuluan terdapat masalah BOK yaitu pendistribusian tidak tepat, ketidaktepatan waktu menyelesaikan pertanggung- jawaban dan program terhambat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan BOK di Dinkes Kota Palu. Jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan teknik triangulasi dan jumlah informan sebanyak 10 orang. Analisa data menggunakan analisa isi dengan teknik matriks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BOK di Kota Palu menggunakan Permenkes Nomor 82 tahun 2015, pendistribusian BOK berdasarkan kriteria, konsistensi dan kejelasan komunikasi yang digunakan belum cukup baik, sumber daya belum mencukupi dari segi tenaga kesehatan dan penyelesaian pelaporan dan struktur birokrasi serta disposisi belum cukup baik sehingga menghambat implementasi kebijakan BOK di Dinkes Kota Palu. Diharapkan Dinkes Kota Palu dapat menjalin komunikasi yang konsisten dan jelas, penambahan dan penempatan tenaga kesehatan, mensosialisasikan format pelaporan yang tepat untuk penyelesaian pelaporan BOK.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Biaya Operasional Kesehatan.

ABSTRACT
Trend of Health Operational Grant in Indonesia is purposed of controlling mother’s death rate, nutrition issue, overcome infectious disease and environment Health. Health Operational Grant in Health Department of Palu in 2015 was Rp.44.309.006.240,- and spread to the whole community public health as much as Rp.1.341.147.634,- which means that total Health Operational Grant for the whole health department of Palu was 0.3 percent. Based on initial survey, there was a problem of the grent namely inappropriate distribution, inefficient time in solving accountability and stuck program. The research aims to describe dimensions of communication, resources, disposition and bureaucratic structure in policy implementation of the grent in Health Department of Palu. This was a was matrix. The results reveal the Health Operational Grant in Palu using Government Regulation Number 82 of 2015, the distribution of the grant based on the criteria, consistency and the communication confirmation used is not good yet, resources has not been adequate seen from health employees and the solving of the report and bureaucratic structure and disposition are not quite good yet that make the policy implementation at the Health department of Palu obstructed. It is expected to the Health Department of Palu to run communication consistently and clearly, adding and placing health employees, socialzing the appropriate of report format to the finishing of Health Operational Grant report.

Keywords : Policy Implementation, Health Operational Cost